Sejarah Pulau Natuna Serta Upaya Klaim Dari Pihak Luar

SEJARAH PULAU NATUNA SERTA UPAYA KLAIM DARI PIHAK LUAR



Berdasarkan dari situs Wikipedia.com. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, yang terletak paling utara di selat Karimata. Dasar hukum yang digunakan disana adalah Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, dan Kota Ranai sebagai IbuKota. dengan Bupati Ilyas Sabli yang menjabat pada saat itu. Luas wilayah pulau Natuna adalah 3.420 Km², dengan total populasi 69.003 jiwa berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2010, dan Kepadatan sebesar 1.147 per km². Pulau Natuna terdiri dari 12 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 70 Desa.

Pulau yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara,dan dengan Sumatera Selatan dan Jambi di sebelah selatan, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna yang berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan.

SEJARAH PULAU NATUNA

Dilansir dari situs Jurnalmaritim.com Sejarah Kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan bahagian dan Wilayah Kepulauan Riau.

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Drs. H. Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interm Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanaan sebagai berikut:


  1. Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
  2. Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
  3. Kewedanaan Lingga, meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.
  4. Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75.

MINYAK, GAS DAN HASIL TAMBANG

Berdasarkan situs Penghubungkepri.org Tujuan awal pembangunan ekonomi dan industri di Provinsi Kepulauan Riau adalah minyak dan gas. Ketika pulau Batam di bangun pada awal tahun 1970-an, sebagai pangkalan tempat penampungan logistik dan operasional untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas, oleh Pertamina, perusahaan minyak Negara Indonesia. Hal Ini telah menarik minat perusahaan asing seperti J. Ray McDermott, untuk membuka fasilitas fabrikasi di Batam yang merakit sarana penunjang yang dibutuhkan Pertamina dan klien lainnya.

Kabupaten Natuna khususnya, memiliki cadangan minyak dan gas yang belum di manfaatkan secara signifikan, dan banyak investor Indonesia dan asing yang ingin mengeksplorasinya.
Lahan gas di utara dan selatan kepulauan Natuna diperkirakan memiliki 222 trilyun kubik cadangan gas alam , 46 trilyun diantaranya telah dapat diolah.

Ditemukan pada tahun 1970 oleh perusahaan Itali yang bernama Agip, merupakan ladang minyak terbesar di Asia Tenggara. Sejak ditemukan ladang minyak dan gas di Natuna, selain Pertamina, investor lainnya termasuk Exxon Mobil, Primer Oil, dan Conoco Philips juga melakukan eksplorasi di Natuna.

Kabupaten Anambas juga memiliki memiliki sumber minyak dan gas yang cukup besar, begitu juga dengan sumber daya alam lainnya. Pulau Matak adalah basis utama untuk eksplorasi minyak dan berfungsi sebagai basis untuk perusahaan Conocco Philips dan Primer Oil.


CHINA KLAIM 90 PERSEN LAUT CHINA SELATAN


Dari situs Jakartagreater.com diketahui Wakil Ketua Komisi Pusat Militer China Fan Changlong menegaskan China menentang upaya internasionalisasi persoalan di Laut China Selatan, termasuk campur tangan pihak luar, khususnya Amerika Serikat.

China, lanjut dia, akan berupaya memelihara dan menjaga stabilitas kawasan di Asia Pasifik termasuk di Laut China Selatan dengan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme dialog bilateral dengan negara yang bersengkata dengan China di wilayah itu.

China mengklaim sekitar 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi Laut China Selatan, yang bersinggungan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan. Tidak itu saja, China juga berencana menetapkan Zona Indentifikasi Pertahahan Udara (ADIZ) di Laut China Selatan. Hal tu mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat dan menyebut ide Beijing itu sebagai ide buruk.

Sebelumnya China juga menetapkan Zona Indentifikasi Pertahanan Udara di Laut China Timur yang mendapat kecaman dari Washington, Tokyo dan Seoul. (Antara).
Upaya Mempertahankan Wilayah Oleh TNI

Sementara itu dari situs yang sama, TNI berencana menambah kekuatan di sekitar perairan Natuna yang merupakan salah satu wilayah terdepan Indonesia, sekaligus mengantisipasi instabilitas di Laut
China Selatan. “Penambahan dan pengerahan kekuatan di Natuna juga untuk mengantisip"asi berbagai kemungkinan ‘rembesan-rembesan’ akibat instabilitas di Laut China Selatan,” ungkap Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menjawab Antara di sela-sela kunjungan lima harinya di China.

Ia menuturkan penambahan kekuatan itu meliputi kekuatan di darat, laut dan udara. “Seperti misalnya peningkatan status pangkalan angkatan laut menjadi pangkalan utama angkatan laut dan seterusnya,” kata Jenderal Moeldoko.

Pulau Natuna dengan luas daratan 2.631 kilometer persegi, di utara berbatasan dengan peraiaran Vietnam, dan wilayah timurnya berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Sementara itu, di barat Pulau Natuna dengan luas lautan 262.156 kilometer persegi berbatasan dengan Semenanjung Malaysia bagian barat. “Posisi geografi yang strategis ini, bisa dijadikan pangkalan oleh musuh, sebelum masuk ke wilayah RI,” kata Panglima TNI.

Karena itu penambahan dan penempatan kekuatan yang proposional di Natuna perlu dilakukan sebagai sistem peringatan dini bagi Indonesia dan TNI, sekaligus dalam mengantisipasi dampak instabilitas di Laut China Selatan. “TNI senantiasa memantau setiap perkembangan di Laut China Selatan, dan siap mengantisipasi apapun akibat dari instabilitas di wilayah tersebut,” kata Panglima TNI menegaskan.

Dengan memanasnya perebutan atas kepemilikan Pulau Natuna, dan terancamnya Kedaulatan serta Kesatuan Republik Indonesia oleh negara China yang mengklaim Natuna sebagai wilayah mereka. Presiden Indonesia wajib mengambil langkah tegas dalam mengklarifikasi klaim – klaim tersebut, serta Indonesia dapat membawa China ke pengadilan internasional, jika dialog tentang kesepakatan bilateral kedua negara tersebut tidak menemui kata sepakat. ( Tegar Trisna Bimbiana 2016 )

" Sejarah Pulau Natuna Serta Upaya Klaim Dari Pihak Luar "